pemilihan gubernur 2024, Anggota DPR Widya Pratiwi Harap Polri Netral serta Jaga Marwah Institusi

JAKARTA – pemilihan gubernur Serentak 2024 tinggal menghitung hari. Jelang pemungutan suara, dinamika urusan politik pada tempat menjadi perhatian serius, khususnya mengenai integritas Polri .

Anggota Komisi III DPR Widya Pratiwi mengatakan, Polri harus mampu menjaga jalannya Pemilihan Kepala Daerah berlangsung secara adil. Polri harus bebas dari kepentingan urusan politik praktis.

”Polri harus mampu menjamin dan juga memverifikasi berbagai tindakan pemanggilan, pemeriksaan hingga penetapan dituduh yang mana terjadi di area tingkat daerah, khususnya Maluku di masa tahapan pilkada adalah tindakan yang murni merupakan law enforcement serta bebas dari kepentingan kebijakan pemerintah praktis,” kata Widya ketika Rapat Kerja Komisi III DPR dengan Kapolri lalu jajaran Kapolda se-Indonesia di dalam Gedung DPR Senayan, Jakarta, Hari Senin (11/11/2024).

Menurut legislator Dapil Maluku itu, di praktiknya kerap ditemui hukum disalahgunakan menjadi alat untuk memberikan tekanan politik. Menekan salah satu paslon kemudian memfasilitasi paslon lain.

“Penyalahgunaan kewenangan semacam ini tentunya menjadi ekses buruk hingga memunculkan konflik of interest juga berdampak pada kepercayaan masyrakat terhadap institusi Polri,” jelasnya.

Politikus PAN itu berharap Polri sebagai institusi negara mampu menghasilkan borderline terhadap seluruh jajarannya pada tingkat daerah. Hal itu agar Polri tetap memperlihatkan berpegang pada netralitas juga profesionalitas sehingga dapat menciptakan ruang demokrasi yang dimaksud fair.

“Ini harus dipertegas pada pada forum ini. Sehingga menjadi warning untuk oknum Polri dalam tingkat tempat agar tak menggunakan institusi sebagai sarana untuk memfasilitasi kepentingan urusan politik pribadi kemudian mengorbankan keberhasilan institusi,” ungkapnya.

Widya yakin netralitas serta profesionalitas institusi Polri adalah kemewahan yang tak kemungkinan besar dapat ditukar dengan tawaran kebijakan pemerintah ataupun kepentingan subjektif. “Saya seseorang mantan Bhayangkari yang digunakan telah bertahun-tahun berada pada lingkungan Polri di mendampingi suami saya. Untuk itulah, maka sudah ada menjadi tanggung jawab moril bagi saya untuk menjaga keberhasilan institusi Polri,” imbuhnya.