Raker dengan Banggar DPR, Menko Polkam Usul Tambahan Anggaran Rp3 Billion

JAKARTA – Menteri Koordinator Politik, Hukum, lalu Keselamatan (Meko Polkam) Budi Gunawan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp3 triliun. Tambahan anggaran yang disebutkan untuk menjalankan kegiatan yang digunakan sudah dicanangkan.

Hal itu disampaikan Budi Gunawan pada waktu Rapat Kerja (Raker) dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR. Dalam rapat tersebut, Budi Gunawan sama-sama tujuh Menteri Koordinator (Menko) Kabinet Merah Putih mengusulkan tambahan anggaran untuk Tahun Anggaran (TA) 2025.

Hadir pada rapat tersebut, tujuh Menko antara lain, Menko Polkam Budi Gunawan, Menko Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, juga Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Pembangunan Orang lalu Kebudayaan Pratikno.

Selain itu, Menko Infrastruktur kemudian Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menko Pemberdayaan Komunitas (PMK) Abdul Muhaimin Iskandar, serta Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas).

“Dengan beban tugas yang dimaksud semakin berat tanpa dukungan anggaran yang dimaksud memadai hal yang dimaksud akan sulit untuk direalisasikan,” ujarnya, Mulai Pekan (2/12/2024).

Budi Gunawan mencontohkan, ketika ini di area Kemenko Polkam tiada ada ruang command center yang terkoneksi dengan kementerian juga lembaga untuk memonitor segala permasalahan secara langsung. Sementara penanganan isu Polkam pada menjaga stabilitas kebijakan pemerintah kemudian keamanan nasional sangat membutuhkan kecepatan di area pada koordinasi, sinergi, serta eksekusi di tempat lapangan.

“Selain itu belum ada media big data yang dimaksud bisa jadi menangani pengaduan penduduk (dumas) yang mana jumlahnya di tempat Kemenko Polkam sangat banyak mencapai puluhan ribu. Sehingga sejumlah laporan yang tiada tertangani dengan baik. Hal ini sangat memengaruhi persepsi rakyat terhadap kinerja pemerintah,” katanya.

Usulan penambahan anggaran ini diadakan menyusul pembaharuan nomenklatur kementerian Kabinet Merah Putih yang dimaksud menjadi 48 kementerian. Rincian usulan penambahan anggaran untuk 2025 yaitu, Kemudian Kementerian Koordinator Lingkup Politik juga Security (Kemenko Polkam) memohon tambahan anggaran sebesar Rp3 triliun.