Ramai-ramai Anggaran Kementerian/Lembaga Dipotong, Sri Mulyani Terus Monitor Dampaknya
JAKARTA – Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, dampak kegiatan ekonomi yang mana akan ditimbulkan dari adanya efisiensi anggaran . Adapun efisiensi sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang dimaksud resmi menerbitkan Instruksi Presiden atau Inpres Nomor 1 Tahun 2025.
Total belanja yang digunakan Prabowo perintahkan untuk dipotong dari anggaran pemerintah pusat dan juga wilayah itu senilai Rp306,69 triliun.
“Untuk langkah ketika ini bukan diadakan pengurangan total belanja dalam daerah. Jadi yang ada adalah di-refocussing, sehingga dampak secara agregat secara perekonomian tentu tergantung masing-masing,” kata Menkeu Sri Mulyani di konferensi pers pada Komisi III DPR, hari terakhir pekan (14/2/2025).
“Kalau realokasinya pada aktifitas yang dimaksud menyebabkan multiplier effect yang digunakan mirip atau bahkan lebih tinggi besar, dampak dari perekonomian akan sangat lebih tinggi baik,” imbuhnya.
Sri Mulyani menegaskan ia akan terus memonitor dampak dari pengurangan atau efisiensi anggaran Kementerian/Lembaga .
Kemudian yang paling penting dari pemangkasan anggaran yang disebutkan adalah pelayanan umum lalu birokrasi jangan sampai terganggu. “Namun sebetulnya spirit untuk merancang efisiensi dari birokrasi itu akan masih dipertahankan, sebab itu penting bagi penyelanggaraan birokrasi yang dimaksud baik kemudian efisien,” pungkasnya.
Sebelumnya, Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa pemerintah akan mempertahankan prinsip efisiensi atau pemotongan anggaran di pengelolaan Anggaran Pendapatan lalu Belanja Negara (APBN).
Ia juga menyampaikan bahwa hasil rekontruksi anggaran usai efisiensi tahun ini akan menjadi acuan di penyusunan APBN 2026 mendatang. Hal yang dimaksud disampaikan Sri Mulyani di Rapat Kerja (Raker) dengan program Pembahasan Anggaran Sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025.
“Kami juga menyetujui dari exercise K/L 2025 akan jadi baseline, menciptakan budaya baru efisiensi dalam K/L, sehingga hasil dari (efisiensi) 2025 akan digunakan untuk penyusunan 2026,” ungkap Sri Mulyani, Kamis (13/2).