Rancangan Permenkes Tekan Kepuasan Petani Tembakau
JAKARTA – Kritik juga penolakan terhadap Rancangan Peraturan Menteri Aspek Kesehatan (Permenkes) masih terus bergulir dari berbagai pihak. Pasalnya, tembakau miliki peran penting pada perekonomian daerah. Tembakau juga dinilai tidak belaka sebagai vegetasi musiman dengan nilai ekonomi tinggi, tetapi juga memainkan peperangan penting di sistem ekologi pertanian.
Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Jawa Tengah, Nanang Teguh Sembodo, menyampaikan rencana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek pada Rancangan Permenkes akan berdampak secara langsung terhadap daya serap bidang terhadap tembakau lokal. Nanang mengingatkan bahwa tanpa dukungan dari industri, petani akan kesulitan mengedarkan tembakau mereka.
“Jika aturan ini diterapkan, kami khawatir pelanggan tembakau kami menurun. Hal ini menghasilkan kami jadi resah,” katanya, diambil Hari Minggu (1/12/2024).
Menurutnya, wacana kebijakan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek bukan cuma membatasi daya jual, tetapi juga berpotensi menurunkan jumlah agregat tenaga kerja yang digunakan terlibat pada sektor tembakau. “Kebijakan ini diskriminatif lantaran fokusnya hanya saja pada dampak kesehatan, tanpa mempertimbangkan implikasi ekonomi bagi petani,” paparnya.
Nanang juga mengemukakan pentingnya peran tembakau di perekonomian daerah. Pasalnya, tembakau merupakan flora satu musim yang dimaksud memiliki daya tarik sebab nilai jualnya tinggi. Di beberapa daerah, bahkan flora ini dapat memutus siklus hama seperti kera dan juga tikus.
“Tembakau sudah menjadi bagian dari budaya kemudian identitas penduduk pedesaan, khususnya dalam wilayah seperti Temanggung, Boyolali, lalu Wonosobo, di tempat mana sebagian besar petani sangat bergantung pada hasil panen tembakau,” imbuhnya.
Di sedang keterbatasan lahan yang tersebut tersedia, tumbuhan tembakau miliki keunggulan strategis dibandingkan flora lainnya. Hal ini yang mana memproduksi Nanang miris. Sebab kondisi para petani tembakau masih berjauhan dari ideal, teristimewa dengan minimnya dukungan kebijakan yang tersebut melindungi hak dan juga kepentingan mereka. Banyak petani yang dimaksud merasa terpinggirkan akibat kebijakan pemerintah yang mana tak selaras dengan keinginan mereka.
Pengamat Kebijakan Publik, Dwijo Suyono, juga terlibat mengoreksi keras Rancangan Permenkes terkait penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek. Dalam pandangannya, kebijakan ini berdampak buruk pada habitat tembakau nasional yang dimaksud melibatkan jutaan petani. Rancangan Permenkes dinilai memuat kebijakan yang semakin menekan keberlangsungan bidang tembakau. Dwijo berpendapat bahwa aturan-aturan ini akan semakin menyulitkan petani tembakau yang selama ini telah lama berada pada situasi yang tersebut rentan.
“Padahal, kebijakan umum itu harusnya melibatkan pengamanan bagi semua pelaku di area biosfer tersebut, mulai dai petani, pekerja, hingga pedagang. Namun, kenyataan yang ada menunjukkan bahwa pemerintah lebih banyak sejumlah menekan sektor tembakau melalui berbagai aturan,” terangnya.
Dwijo juga menggarisbawahi banyaknya tempat yang digunakan belum memiliki peraturan area terkait pengamanan petani tembakau. Ia pun menekankan pentingnya penyelarasan antara kebijakan pusat juga area di menjalankan sektor tembakau.
“Agar sektor ini tetap memperlihatkan berkelanjutan juga dapat terus berkontribusi pada perekonomian daerah, maka pemerintah harus merumuskan kebijakan yang digunakan dapat melindungi sektor tembakau kemudian para pekerja di tempat dalamnya,” tutupnya.