Sarat Kepentingan Bisnis, Said Didu Desak Prabowo Tinggalkan Proyek PSN Warisan Jokowi

JAKARTA – Eks Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu mendesak Presiden Prabowo Subianto meninggalkan Proyek Vital Nasional ( PSN ) warisan Jokowi.

Sebab, setiap proyek yang digunakan dibangun baik menggunakan APBN maupun pendanaan pemodal harus menyeberangi kajian komprehensif untuk mengukur faedah bagi penduduk luas, hingga peluang dampak lingkungan kemudian sosial yang ditimbulkan.

“Menurut saya harus dikembalikan pada normanya, bahwa (proyek) harus ada studi kelayakan, harus ada AMDAL (Analisis Mengenai Konsekuensi Lingkungan), harus ada analisis benefit ekonomi, jadi jangan semata-mata keinginan,” ujar Said Didu pada waktu ditemui di dalam Tangerang, hari terakhir pekan (24/1/2025).

Menurutnya, proyek strategis semestinya punya dampak positif seluruh rakyat bukanlah sekedar kepentingan industri untuk mencari keuntungan satu kelompok saja. Padahal sejumlah peran negara didalamnya seperti kemudahan perizinan hingga akses pembiayaan untuk menjalankan proyek tersebut.

“Proyek strategis harus lahir semata-mata untuk lalu digunakan untuk kepentingan rakyat. Kalau belaka bisnis, jadi dihentikan saja,” tandasnya.

Dia menjelaskan sebuah proyek ketika masuk daftar PSN akan sejumlah mendapatkan infrastruktur kemudahan yang diberikan negara. Bahkan risiko politik, sosial, lalu perekonomian yang digunakan ada di proses pengerjaan PSN mampu ditanggung oleh negara.

“PSN itu memberikan keistimewaan, bahwa ada apabila terjadi risiko kebijakan pemerintah pun itu ditanggung negara. Risiko hukum, maka negara harus membela, risiko sosial misalnya ada warga yang protes, negara yang tersebut harus bayar, tidak pengembang,” lanjutnya.

Tak hanya sekali itu, Said Didu juga menyoroti pemberian status PSN terhadap pengembangan kawasan PIK 2 dalam era Jokowi. Padahal menurutnya, PIK 2 merupakan proyek komersial milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan melalui Agung Sedayu Group.

“Yang lucu kan baru-baru pada akhir masa jabatan Jokowi, baru PSN masuk ke swasta. Awalnya kan negara kasih ke BUMN, atau proyek-proyek milik negara yang mana dikategorikan strategis, ini malah ke swasta,” kata Said Didu.