Selly PDIP: Tidak Boleh Ada Dikotomi Antara Profesi Guru
JAKARTA – Kapoksi VIII Fraksi PDIP DPR Selly Andriany Gantina menekankan tiada ada dikotomi antara profesi guru yang tersebut saat ini ada dalam tiga lembaga yaitu Kemenristek Dikti, Kemendikdasmen, lalu Kemenag.
“Pemerintah harus memberikan proporsional yang layak antara Madrasah dengan sekolah reguler,” ucapannya pada waktu mengatur RDPU dengan PGIN, PBPGSI, AGMI, PGMNI, serta PGMI pada Komisi VIII DPR, Jakarta, Hari Senin (24/2/2025).
Berkaca dari pemotongan dana BOS yang terjadi dalam Kementerian Agama, Selly meninjau kondisi pada waktu ini tak selaras dengan visi Presiden Prabowo Subianto lalu Ketua DPR Puan Maharani yang digunakan ingin memberikan sekolah berkualitas bagi anak-anak Indonesia.
Salah satunya meyakinkan bahwa madrasah atau sekolah keagamaan mendapat perhatian yang digunakan setara pada sistem sekolah formal. Karena itulah, Fraksi PDIP berazam memperjuangkan hak-hak lembaga pendidikan di area madrasah, khususnya terkait pemotongan dana BOS dalam Kementerian Agama.
Di sisi lain, mantan Kepala Daerah Cirebon ini menyoroti pemotongan juga masih kurang sejahteranya guru di dalam lingkungan Kementerian Agama tak selaras dengan 5 poin Asta Cita Prabowo khususnya poin 4 yaitu meningkatkan sekolah serta layanan kesehatan, dukungan terhadap pesantren serta sekolah berbasis agama, termasuk insentif bagi guru agama dan juga peningkatan prasarana madrasah.
Begitu juga dengan total guru madrasah yang mana mencapai 390 ribu orang pada bawah Kemenag, Selly menyarankan perlu adanya skenario untuk meningkatkan jenjang karier guru agama. Sebab, sejauh ini ada 200 ribu lebih lanjut guru agama yang belum bersertifikasi di area Madrasah.
“Artinya kami perlu merumuskan secara matang agar tak gegabah lantaran menyangkut kesejahteraan guru serta bangsa Indonesia, teristimewa anak-anak kita,” ucapnya.
Selain itu, Selly menegaskan Fraksi PDIP terus memperjuangkan agar kebijakan lembaga pendidikan dalam Indonesia berjalan dengan prinsip keadilan serta kesejahteraan bagi seluruh tenaga pendidik, termasuk di tempat madrasah kemudian sekolah berbasis agama.
Tidak belaka terkait pemotongan dana BOS dalam Kementerian Agama, tetapi juga menegaskan program-program seperti Inisiatif Indonesia Terampil (PIP) kemudian Kartu Indonesia Terampil (KIP) dapat disalurkan secara proporsional bagi seluruh siswa, tanpa memandang latar belakang sekolah mereka.
“Dengan semangat gotong royong dan juga keberpihakkan terhadap lembaga pendidikan berkualitas, Fraksi PDIP berjanji untuk terus mengawal kebijakan yang dimaksud berpihak terhadap kesejahteraan guru dan juga masa depan generasi muda Indonesia,” ujar Selly.