Sinergi Ormas lalu pemerintahan Perlu Diperkuat Menghadapi Tantangan Keberagaman di area Indonesia
JAKARTA – Indonesia sebagai negara dengan keberagaman etnis, budaya, lalu agama, mempunyai tantangan besar di menjaga kerukunan antarumat beragama. Salah satu tantangan yang disebutkan adalah berkembangnya paham sektarian yang digunakan bisa saja memecah belah masyarakat. Paham sektarian banyak kali muncul akibat sifat keegoan, kemudian ketidaktoleranan terhadap perbedaan, yang dimaksud dapat berujung pada konflik lalu kekerasan.
Karena itu, sinergi antara pemerintah lalu organisasi kemasyarakatan (ormas) sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial lalu mengedepankan nilai-nilai keberagaman dan juga toleransi di hidup bermasyarakat.
Ketua Majelis Tarjih Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Hamim Ilyas menyoroti konflik yang terjadi antarormas yang digunakan kerap muncul belakangan ini. Menurutnya, organisasi rakyat maupun organisasi keagamaan harus mempunyai visi, misi juga tujuan yang jelas, sehingga miliki kaderisasi kemudian pembinaan dalam pada internal anggotanya.
“Organisasi yang dimaksud benar untuk mencapai tujuan itu ada pengkaderan, ada pembinaan anggota, itu dilakukannya, sehingga organisasi itu terus berlanjut,” kata Hamim dalam Yogyakarta, Mingguan (26/1/2025).
Selain itu, menurut Hamim, penting bagi pemerintah untuk mengedukasi organisasi keagamaan tentang moderasi beragama di memperkuat hidup berdampingan pada kebhinekaan, khususnya mendirikan sumber daya manusia yang mana moderat dan juga inklusif. Contohnya dengan mempelajari agama secara komprehensif dan juga menyesuaikan dengan perkembangan zaman, sehingga perbedaan (khilafiyah) bukan dipandang sebagai konflik melainkan sebagai rahmat.
“Karena biasanya pemimpin-pemimpin ormasnya itu belajarnya cuma agama saja, ketika belajar agama, tidak ada paham hidup sekarang,” kata Dosen Fakultas Syariah lalu Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
“Sebetulnya nggak dapat Al-Quran kemudian Hadis dipahami secara tekstual, seharusnya dipahami secara utuh, harus dipahami tujuan risalah Islam itu apa,” kata Hamim.
Ia menyatakan boleh semata meyakini suatu hal adalah kebenaran, namun jangan menganggap suatu hal itu adalah kebenaran mutlak, sebab setiap orang memiliki pembenaran di versinya. Sikap merasa paling benar inilah yang dimaksud mudah menyebabkan konflik antar umat beragama.
“Ketika yang dipelajari masa lalu, serta sekarang tiada relevan namun masih diyakini sebagai kebenaran mutlak, itu mungkin saja yang digunakan terjadi, mudah untuk membidahkan, mengkafirkan,” kata penulis kitab Fikih Akbar: Prinsip-Prinsip Teologis Islam Rahmatan Lil’alamin.
Dengan adanya pembinaan, sejatinya organisasi publik dan juga ormas tidaklah cuma berperan sebagai wadah untuk kelompoknya saja, namun juga bisa saja berprogres untuk mampu bermanfaat antar sesama bukan terjebak pada perdebatan yang digunakan mengakibatkan konflik. Misalnya dengan menyukseskan acara pemerintah pada mewujudkan kesejahteraan bangsa melalui pengkaderan anggota yang dimaksud anti korupsi, kemudian miliki kompetensi dalam bidangnya.
“Kalau misalnya itu potensinya itu dalam bidang kondisi tubuh terjun di area bidang kesehatan, kalau kemudian potensinya itu dalam bidang sosial kemunusiaan, ya terjun pada bidang itu,” kata Hamim.
Ia berharap dengan wawasan kebangsaan yang dimaksud kuat dan juga pemahaman moderasi beragama luas, kolaborasi pemerintah dengan organisasi rakyat mampu mewujudkan publik Indonesia yang digunakan beradab, aman lalu damai.