Targetkan Net Zero Emission, Indonesia Perkuat Sistem Pengetahuan Geospasial
JAKARTA – pemerintahan Indonesia merancang Sistem Berita Geospasial yang digunakan kuat, akurat, dan juga akuntabel untuk mengupayakan target-target pengerjaan termasuk Net Zero Emission pada 2060 atau lebih tinggi cepat.
Plt Dirjen Planologi Kehutanan dan juga Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup lalu Kehutanan (KLHK) Herban Heryandana mengungkapkan Indonesia merancang sistem informasi geospasial dengan mengacu untuk Kerangka Kerja PBB UN IGIF. Menurut Herban, sistem informasi geospasial yang tersebut kuat sangat penting untuk menjawab tantangan pembangunan.
“Misalnya green and blue economy seperti Asta Cita Presiden Prabowo,” katanya pada waktu memberi pidato kunci pada pertemuan diskusi panel bertajuk Advancing Geospatial Information for Enhancing Climate Action Strategies to Achieve Net Zero Emission di tempat Paviliun Indonesia pada Forum Perubahan Iklim COP29 UNFCCC di area Baku, Azerbaijan, Kamis, 14 Oktober 2024.
Herban melanjutkan sistem informasi geospasial yang kuat juga sangat diperlukan untuk mencapai target pengurangan emisi karbon dari sektor kehutanan juga pemakaian lahan (Forestry and Other Land Use/FOLU). Indonesia mencanangkan FOLU Net Sink pada tahun 2030.
“Kita perlu mendirikan sistem monitoring dan juga reporting yang kuat untuk FOLU Net Sink dengan mengintegrasikan berbagai data informasi geospasial seperti citra satelit resolusi tinggi, data tutupan hutan, juga data deforestasi kemudian degradasi lahan,” katanya.
Terkait hal itu, Kementerian Lingkungan Hidup kemudian Kehutanan sudah mendirikan SIGAP (Sistem Data Geospasial) KLHK, yang mana merupakan sistem penyelenggaraan informasi geospasial tematik, sekaligus sumber data untuk informasi kehutanan.
SIGAP mengurus 102 informasi geospasial tematik yang tersebut diperoleh dari berbagai sumber, lalu dilengkapi perangkat keamanan lalu kerahasiaan data. Selain itu, SIGAP merupakan open source yang tersebut aksesnya terbuka untuk masyarakat.
Sementara itu Kepala Badan Data Geospasial (BIG) Prof. Muh Aris Marfai yang digunakan juga menyampaikan pidato kunci pada diskusi yang disebutkan menyatakan pemerintah Indonesia berjanji untuk menyediakan data informasi geospasial untuk mengupayakan perencanaan lalu pembangunan, termasuk di aksi iklim.