TikTok Ajak User Berpikir Kritis untuk Hindari Hoaks
JAKARTA – TikTok Indonesia mengatur diskusi #SalingJaga dengan tajuk “Membangun Kebiasaan Berpikir Kritis agar Terhindar Hoaks” pada Kamis (7/11/2024) di dalam ART Hotel Jakarta.
Diskusi ini juga menggandeng komunitas dan juga mitra seperti What Is Up, Indonesia? (WIUI), SIBERKREASI, kemudian kreator Ryeuntuk meningkatkan kesadaran publik di melawan misinformasi pada platform digital digital.
Anggini Setiawan, Communications Director TikTok Indonesia, menyampaikan bahwa TikTok berazam menciptakan ruang digital yang mana aman bagi komunitasnya. Namun, menghadapi misinformasi yang tersebut terus mengalami perkembangan memerlukan kerja serupa berbagai pihak.
“Kami meminta mitra untuk berbagi praktik terbaik agar dapat menggerakkan kebiasaan berpikir kritis di area sedang masyarakat,” jelasnya.
Dalam diskusi ini, TikTok memperkenalkan beberapa ciri keamanan untuk membantu pengguna mengenali konten yang dimaksud kredibel. Salah satu layanan yang disebutkan adalah pelabelan akun dan juga konten, di tempat mana akun figur umum diberi tanda centang “Terverifikasi” untuk memverifikasi keabsahan akun tersebut.
Selain itu, TikTok juga menambahkan tag peringatan keras pada konten yang belum terverifikasi, seperti yang mana diterapkan pada 9,5 jt video selama pemilihan Indonesia. Fitur lain, seperti ‘Tidak Tertarik’ lalu ‘Laporkan’, dirancang untuk memberi keleluasaan bagi pengguna di menyaring konten yang digunakan sesuai dengan minat mereka juga melaporkan pelanggaran yang dimaksud ditemukan.
TikTok juga menyediakan laman sumber daya khusus, seperti Pusat Panduan Pemilihan Kepala Daerah 2024, yang berisi informasi kredibel untuk menggalang rakyat di mengakses informasi yang digunakan akurat.
Mira Sahid, Wakil Ketua Umum SIBERKREASI, mengapresiasi langkah ini dan juga mengundang rakyat untuk memanfaatkan fasilitas keamanan pada memerangi misinformasi. TikTok juga terus berkolaborasi dengan Dewan Penasihat Keamanan, peneliti, juga pakar literasi media untuk meningkatkan kekuatan kebijakan platform.