Tolak Wacana Penggabungan Polri ke TNI, GP Ansor: Tegakkan Amanah Reformasi 1998

JAKARTA – Sekjen Pimpinan Pusat GP Ansor A. Rifqi al Mubarok menolak setiap upaya atau wacana penggabungan kembali institusi Polri ke pada institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Sebab langkah yang dimaksud bertentangan dengan amanah Reformasi 1998 yang tersebut tertuang pada TAP MPR Nomor VI serta VII Tahun 2000, juga tindakan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang memisahkan Polri dari TNI.

“Reformasi 1998 adalah tonggak penting bagi demokrasi Indonesia. Salah satu capaian utama pergerakan siswa dan juga elemen penduduk sipil kala itu adalah memisahkan peran juga fungsi Polri dari TNI. Langkah ini menjadi simbol reformasi sektor keamanan yang dimaksud menyokong supremasi sipil, penghormatan terhadap hak asasi manusia, juga penguatan demokrasi,” kata Rifqi, yang tersebut akrab disapa Gus Rifqi, Mingguan (1/12/2024).

Gus Rifqi juga mengingatkan, tindakan Gus Dur kala itu bertujuan menjadikan Polri sebagai institusi sipil yang digunakan fokus pada penegakan hukum juga keamanan di negeri, sedangkan TNI diarahkan menjaga kedaulatan negara dari ancaman eksternal. “Keputusan itu tidak sekadar kebijakan, melainkan fondasi untuk mendirikan sistem demokrasi yang tersebut lebih besar sehat,” tambah Gus Rifqi.

GP Ansor mengingatkan menggabungkan Polri ke di TNI akan mengkhianati semangat reformasi juga berpotensi melemah demokrasi. “Langkah itu hanya saja akan memperbesar risiko penyalahgunaan kekuasaan serta mengaburkan fungsi masing-masing institusi di sistem demokrasi kita,” ujarnya.

Selain itu, Gus Rifqi menekankan pentingnya pengawasan rakyat terhadap institusi penegak hukum seperti Polri. “Pemisahan ini telah lama terbukti efektif selama tambahan dari dua dekade, menciptakan penegakan hukum yang lebih besar transparan juga berkeadilan,” kata Gus Rifqi.

Sebagai organisasi yang tersebut lahir dari rahim Nahdlatul Ulama (NU), GP Ansor merasa berkewajiban menjaga amanah reformasi. Gus Rifqi pun mengingatkan sejumlah pengambil kebijakan ketika ini adalah aktivis Reformasi 1998.

“Kepada mereka, kami ingatkan untuk tidak ada melupakan perjuangan pelajar dan juga rakyat kala itu. Jangan biarkan langkah besar itu dinodai oleh kebijakan yang digunakan bertentangan dengan semangat reformasi,” tegasnya.