Tindakan dan juga wewenang Presiden RI menurut UUD 1945

DKI Jakarta – Presiden Republik Tanah Air miliki peran yang tersebut sangat penting sebagai kepala negara kemudian kepala pemerintahan. Berdasarkan UUD 1945 juga peraturan perundang-undangan lainnya, tugas serta wewenang Presiden diatur secara rinci guna menjamin kelangsungan pemerintahan yang digunakan efektif.

Presiden sebagai kepala negara memiliki tugas kemudian wewenang yang mana diatur di UUD 1945, sebagaimana tertuang pada Pasal 4 ayat (1). Pasal yang dimaksud menyatakan bahwa "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar."

Sebagai kepala negara, Presiden mewakili Nusantara pada kancah internasional, salah satunya menjalin perjanjian, hubungan diplomatik, juga menetapkan kebijakan luar negeri.

Lantas, apa sekadar tugas lalu wewenang Presiden RI menurut UUD 1945 secara rinci? Berikut penjelasannya.

Tugas kemudian wewenang Presiden RI

Sebagai kepala pemerintahan, Presiden RI berperan penting pada kelangsungan negara, dengan menjalankan dua jabatan sekaligus, yaitu sebagai kepala negara kemudian kepala pemerintahan, yang dimaksud keduanya diatur pada UUD 1945.

Presiden miliki peran simbolis serta populis dengan hak kebijakan pemerintah yang mana diatur oleh konstitusi.

Sementara itu, sebagai kepala pemerintahan, Presiden memegang kekuasaan eksekutif penuh untuk menjalankan tugas pemerintahan, dibantu oleh Wakil Presiden kemudian para Menteri pada kabinet.

Tidak belaka itu, Presiden juga mempunyai tugas pada bidang yudikatif, salah satunya adalah memberikan grasi, abolisi, amnesti, dan juga rehabilitasi terhadap individu-individu tertentu sesuai dengan prosedur yang digunakan ditetapkan oleh hukum.

Tindakan kemudian wewenang Presiden diatur di Pasal 4 ayat 1 UUD 1945, yang dimaksud menyatakan bahwa Presiden adalah kepala kekuasaan eksekutif negara.

Ia bertanggung jawab melawan pemerintahan, mempunyai hak prerogatif untuk mengangkat lalu memberhentikan menteri, juga berperan sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata.

Tugas juga wewenang Presiden sebagai kepala pemerintahan

1. Kekuasaan pemerintahan

Presiden memiliki kekuasaan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar, khususnya pada Pasal 4 ayat 1.

2. Penetapan peraturan pemerintah

Presiden berwenang untuk menetapkan Peraturan pemerintahan pada rangka melaksanakan Undang-Undang, sesuai dengan Pasal 5 ayat 2.

3. Pengangkatan dan juga pemberhentian Menteri

Dalam kapasitasnya sebagai kepala pemerintahan, Presiden dapat mengangkat juga memberhentikan menteri-menteri, sebagaimana diatur pada Pasal 17 ayat 2.

4. Pengesahan rancangan UU

Presiden bertugas untuk mengesahkan rancangan undang-undang yang tersebut telah lama disepakati sama-sama berubah jadi undang-undang, sesuai dengan Pasal 20 ayat

5. Pengajuan rancangan APBN

Rancangan anggaran pendapatan kemudian belanja negara (APBN) diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersatu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dengan memperhatikan masukan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) (Pasal 23 ayat 2).

6. Pemilihan anggota BPK

Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dipilih oleh DPR dengan mempertimbangkan masukan dari DPD, lalu diresmikan oleh Presiden (Pasal 23F ayat 1).

7. Usulan calon Hakim Agung

Calon Hakim Agung diusulkan oleh Komisi Yudisial (KY) terhadap DPR untuk mendapatkan persetujuan kemudian kemudian ditetapkan oleh Presiden (Pasal 24A ayat 3).

8. Pengangkatan anggota KY

Anggota Komisi Yudisial (KY) diangkat serta diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR (Pasal 24B ayat 3).

9. Penetapan anggota MK

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki sembilan warga hakim konstitusi yang digunakan ditetapkan oleh Presiden. Masing-masing tiga penduduk diajukan oleh Mahkamah Agung (MA), DPR, dan juga Presiden (Pasal 24C ayat 3).

Tugas lalu wewenang Presiden sebagai Kepala Negara

1. Kekuasaan Tertinggi Militer

Presiden memegang kekuasaan tertinggi melawan Angkatan Darat, Angkatan Laut, juga Angkatan Udara, berdasarkan Pasal 10.

2. Pernyataan konflik kemudian perjanjian

Presiden berwenang untuk menyatakan perang, menciptakan perdamaian, dan juga mengadakan perjanjian dengan negara lain, dengan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) (Pasal 11 ayat 1).

3. Pernyataan keadaan bahaya

Presiden dapat menyatakan keadaan bahaya, sesuai dengan Pasal 12.

4. Pengangkatan Duta serta Konsul

Dalam pengangkatan duta, Presiden harus memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 13 ayat 1 lalu 2).

5. Penerimaan Duta Negara

Presiden menerima penempatan duta dari negara lain dengan mempertimbangkan masukan dari DPR (Pasal 13 ayat 3).

6. Pemberian Grasi kemudian Rehabilitasi

Presiden miliki kewenangan untuk memberikan grasi lalu rehabilitasi, dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (MA) (Pasal 14 ayat 1).

7. Pemberian Amnesti dan juga Abolisi

Pemberian amnesti dan juga abolisi dijalankan oleh Presiden dengan mempertimbangkan masukan dari DPR (Pasal 14 ayat 2).

8. Pemberian gelar kejuaraan serta tanda jasa

Presiden berhak memberikan gelar, tanda jasa, dan juga tanda kehormatan lainnya yang tersebut diatur oleh Undang-Undang (Pasal 15).

Artikel ini disadur dari Tugas dan wewenang Presiden RI menurut UUD 1945