Siap-siap, Nunggak Pajak Tak Bisa Urus SIM dan juga Paspor
JAKARTA – Ketua Dewan Sektor Bisnis Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa dengan government technology (GovTech), maka orang yang mana belum membayar pajak nantinya tidaklah bisa saja mengurus paspor hingga SIM.
Menurut Luhut, hal yang disebutkan mengingat pentingnya digitalisasi pada pelayanan publik. Sistem digital ini dirancang untuk menghurangi birokrasi berlebih lalu memberikan pengalaman yang digunakan lebih lanjut mudah juga cepat bagi masyarakat.
Lebih berjauhan lagi, penerapan teknologi ini bisa saja berdampak pada hal-hal lain misalnya, ada seseorang yang mana tidak ada sanggup mengurus paspor apabila belum melunasi pajak. Bahkan, pembaruan izin usaha atau dokumen lain juga sanggup terhambat apabila kewajiban tertentu belum dipenuhi.
“Lebih sangat lagi nanti, kamu ngurus paspormu gak sanggup lantaran kamu belum bayar pajak. Kamu gak sanggup nanti kalau tambahan sangat lagi, kamu memperbarui ijinmu dalam apa (SIM), gak bisa saja sebab kamu belum bayar ini (pajak),” ungkap Luhut di konferensi pers di area Jakarta, dikutipkan pada Hari Jumat (10/1/2024).
Luhut menambahkan, nantinya sistem ini akan dilengkapi teknologi Artificial Intelligence (AI) kemudian big data untuk menyokong teknologi ini untuk meningkatkan transparansi di dalam masyarakat.
“Jadi semua ngerti dan juga memang benar ini menyebabkan Indonesia itu betul-betul transparan ke depan dengan mesin. Karena Kecerdasan Buatan itu Artificial Intelligence dengan big data yang kita punya. Yang sedang dibangun terus ini. Itu akan menimbulkan Indonesia ini berubah,” jelasnya.
Sebelumnya, Luhut dengan Dewan Perekonomian Nasional memberikan rekomendasi terhadap Presiden Prabowo Subianto terkait empat pilar digitalisasi utama yang mana dirancang untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, kemudian efektivitas tata kelola negara.
Pilar pertama terkait optimalisasi penerimaan negara dengan adanya implementasi sistem Core Tax lalu SIMBARA untuk meningkatkan transparansi dan juga akuntabilitas di pengelolaan pajak kemudian penerimaan sektor mineral serta batu bara.
Kedua efisiensi belanja negara dengan digitalisasi sistem e-catalogue versi 6.0 melakukan konfirmasi proses pengadaan barang kemudian jasa lebih besar transparan dan juga efisien.