Antisipasi Lonjakan Transaksi Nontunai Nataru 2024/2025, Jaringan Pembayaran Nasional Buka Posko 24 jam
JAKARTA – Menyambut momen liburan Natal 2024 serta Tahun Baru 2025 , lapangan usaha keuangan bersiap menghadapi lonjakan operasi keuangan baik tunai maupun digital. Bank Indonesia memproyeksikan keperluan uang tunai sebesar Rp133,7 triliun, meningkat 2,56% dibandingkan periode yang mana sebanding tahun sebelumnya. Sementara itu, tren pembayaran digital juga diperkirakan melonjak signifikan, didorong oleh tambahan dari 110 jt orang yang digunakan akan melakukan perjalanan selama periode tersebut.
Mengantisipasi peningkatan aktivitas ini, pelaku sektor pembayaran, termasuk PT Jalin Pembayaran Nusantara, mempersiapkan infrastruktur untuk menjamin kelancaran transaksi. Jalin, sama-sama anggota sektor perbankan serta fintech, mendirikan posko operasional terlibat mulai 23 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025 guna mengawasi jaringan kegiatan digital dan juga ATM pada seluruh Indonesia.
“Kami telah lama menyiagakan personel 24/7 untuk memverifikasi kelancaran operasional, khususnya pada tanggal-tanggal dengan kemungkinan kegiatan tertinggi,” kata Argabudhy Sasrawiguna, Direktur Operasional Jalin. Langkah ini melibatkan lebih tinggi dari 80 institusi keuangan yang digunakan tergabung pada jaringan pembayaran nasional.
Sebagai pengelola jaringan ATM Link, Jalin mencatatkan peran strategis di mengupayakan kelancaran kegiatan selama periode puncak ini. Infrastruktur digital yang dikelola perusahaan sudah terintegrasi dengan berbagai layanan seperti QRIS, Debit, dan juga Cardless Cash Withdrawal. “Kami optimis, dengan kolaborasi juga kesiapan infrastruktur, bidang pembayaran dapat memenuhi keinginan publik sekaligus menjaga stabilitas operasional selama Nataru 2024/2025,” tambah Argabudhy.
Lonjakan proses ini menuntut penguatan infrastruktur teknologi kemudian keamanan. Ketua Tim Ketenteraman Teknologi Pusat Pelaporan kemudian Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Indarto Prasetyo Bramono, menyoroti risiko meningkatnya operasi mencurigakan selama peak season. “Kami mencatatkan data lebih lanjut dari 121 ribu laporan kegiatan mencurigakan sepanjang 2024, dengan lebih lanjut dari 21% terkait perkara penipuan. Periode ini membutuhkan pengawasan ketat serta penerapan teknologi deteksi dini untuk menghurangi risiko,” jelasnya.
Kolaborasi lintas sektor juga menjadi sorotan untuk meningkatkan literasi publik tentang keamanan siber. Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) mengupayakan edukasi warga untuk melindungi data pribadi dan juga menghindari ancaman phishing. “Edukasi adalah langkah strategis untuk menciptakan habitat pembayaran yang dimaksud aman dan juga inklusif, teristimewa pada waktu lonjakan transaksi,” ujar Tata Martadinata dari ASPI