Bahlil Ungkap 3 Arahan Prabowo, Subsidi Tepat Sasaran hingga Penuhi Kebutuhan Publik

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan untuk Menteri Daya serta Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia pada pertemuan dalam Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa, 4 Februari 2025.

“Bapak Presiden memerintahkan ke saya sejak dari tadi malam, tadi pagi sampai dengan hari ini, tugas kami melawan arahan Bapak Presiden adalah menegaskan seluruh proses subsidi tepat sasaran,” kata Bahlil di tempat Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

“Yang kedua dalam tata kelolanya harus baik. Yang ketiga, rakyat dipastikan harus segera mendapat apa yang menjadi permintaan mereka, teristimewa menyangkut LPG. Jadi harus dapat, jangan jauh-jauh kata Bapak Presiden,” sambungnya.

Prabowo menginstruksikan reformasi subsidi LPG agar lebih banyak tepat sasaran lalu tidak ada lagi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. “Jujurlah, ada oknum-oknum yang mana main untuk menyalahgunakan subsidi ini masa kita mau biarkan? masa kita mau kalah dari peserta ini? Kalau saya sih itu aja,” jelasnya.

Bahlil mengungkapkan reformasi subsidi LPG menjadi perhatian utama pemerintah, khususnya oleh sebab itu skema yang digunakan ada pada waktu ini sudah ada berlangsung selama lebih lanjut dari 20 tahun tanpa inovasi signifikan. Bahlil pun menegaskan subsidi LPG yang tersebut mencapai Rp87 triliun per tahun harus benar-benar dirasakan oleh publik yang berhak.

“Diharapkan warga mendapatkan nilai dengan yang dimaksud semurah-murah mungkin. Tapi kenyataannya kan sekarang, jujur kita katakan, ada di area tingkat sampai tingkat publik itu, dibeli sampai nilai tukar Rp25.000 per tabung. Tidak semata-mata itu, ada juga yang digunakan mengoplos. Hal ini kan sayang,” kata Bahlil.

Prabowo, kata Bahlil, juga menegaskan penataan subsidi harus dijalankan agar tak terjadi pemborosan anggaran serta kebocoran di tempat tingkat distribusi. Sebagai solusi, pemerintah telah terjadi mengubah sistem distribusi LPG di dalam tingkat pengecer dengan meninggikan status dia menjadi sub pangkalan yang dimaksud tambahan mudah diawasi.

“Nah, dengan mereka itu menjadi subpangkalan, maka kita akan menaruh sarana yang mana mirip dengan di tempat pangkalan. Supaya harganya dapat kita kontrol pakai IT. Itu maksudnya sebenarnya,” ungkapnya.

Terkait kritik yang mana mengatakan sosialisasi kebijakan ini kurang maksimal, Bahlil melakukan konfirmasi pemerintah terus melakukan pendampingan untuk para pelaku usaha. Bahlil juga melakukan konfirmasi tidaklah ada biaya yang dikeluarkan oleh sub pangkalan.

“Saya menyadari bahwa ini kan barang baru, pasti ada penyesuaian. Nanti sambil kita mengamati perkembangan beberapa waktu ke depan, sudah ada pasti kita akan melakukan asistensi. Tapi penataan ini penting kami lakukan sebagai bentuk cinta kami terhadap rakyat agar uang negara yang tersebut disubsidi itu betul-betul tepat sasaran,” tandasnya.