Gelombang PHK Menghantam Tekstil, Ritel, hingga Kafe Segera Saji
JAKARTA – Jumlah tenaga kerja yang menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ) terus meningkat. Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), hingga 28 Oktober 2024, sebanyak 59.796 orang sudah pernah terdampak PHK, dengan konsentrasi terbesar di tempat DKI Ibukota Indonesia yang mencapai 14.501 orang, dihadiri oleh Jawa Tengah dengan 11.252 orang serta Banten 10.524 orang.
Penyebabnya pengurangan tenaga kerja dalam beberapa sektor sangat beragam. Terbaru, PT Fast Food Indonesia Tbk (FAST), perusahaan nasional pemegang waralaba KFC di area Indonesia, mengumumkan penutupan 47 gerai (6/11), yang tersebut berimbas terhadap efisiensi karyawan sebanyak 2.274 orang.
Tercatat pada laporan keuangan, ketika ini ada sebanyak 13.715 karyawan hingga 30 September 2024, dari 15.989 karyawan pada 31 Desember 2023. Pihak manajemen mencatat, kinerja keuangan FAST tertekan lantaran masih di fase pemulihan dari dampak Covid-19. Selain itu, situasi pangsa yang mana memburuk akibat dampak Krisis Timur Tengah.
Fathin adalah salah satu karyawan yang digunakan harus kehilangan pekerjaan imbas aksi boikot yang mana dilaksanakan beberapa orang masyarakat. Ia mengaku bahwa pendapatan perusahaan tempatnya bekerja menurun, sehingga dirinya terpaksa dirumahkan.
“Restoran tutup lantaran tidaklah sanggup melanjutkan kontrak gedung, omzet turun,” ujar Fathin, beberapa waktu lalu.
Di berada dalam persaingan dunia kerja yang dimaksud ketat, Fathin menghadapi kesulitan menemukan pekerjaan baru. ” Saya bukan tahu pasti pemicu sulitnya mencari kerja sekarang. Mungkin akibat situasi sektor ekonomi yang digunakan memang sebenarnya lagi sulit di area mana-mana. Setelah di-PHK, saya bingung mau kerja apa lagi, sementara keinginan keluarga terus berjalan,” ungkap Fathin.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menyampaikan ada beberapa faktor yang dimaksud menyokong PHK massal, yaitu pelemahan daya beli penduduk kemudian juga pergerakan boikot.
“Jadi kalau daya beli turun, ini terimbas pada produk-produk lapangan usaha yang mana dibeli semakin sedikit,” kata Tauhid di tempat Jakarta, Rabu (23/10).
Sementara itu, Anggota DPR Fraksi PKB, Arzeti Bilbina menekankan, pemerintah juga DPR sedang berupaya memperluas lapangan kerja sektor formal bagi generasi muda.
“Pemerintah kemudian DPR harus bekerja sejenis untuk mengantisipasi dampak ekonomi dan juga ketenagakerjaan dari aksi ini,” ujar Arzeti, seraya menyerukan peningkatan dukungan pemerintah melalui insentif pajak bagi perusahaan lokal agar dapat mempertahankan tenaga kerja di area berada dalam lesunya ekonomi.