Holding BUMN Perkeretaapian Pertegas Peran Regulator juga Operator

JAKARTA – Wacana pembentukan holding BUMN di tempat sektor perkeretaapian dinilai positif oleh sebab itu akan semakin meningkatkan kekuatan juga mempertegas fungsi kemudian peran operator dan juga regulator dalam sektor perkeretaapian di negeri. Hal itu diungkapkan Presiden Federasi SP Perekeretaapian serta Ketua Umum Serikat Pekerja Kereta Api Edi Suryanto, di keterangan tertulisnya, Mulai Pekan (30/12/2024).

Edi menyebutkan, setelahnya pemerintah menerbitkan Undang-Undang (UU) No 23 tahun 2007 tentang Perekeretaapian menggantikan UU No 13 Tahun 1992, tentang Perkeretaapian, sektor ini forward pesat seiring meningkatnya perhatian pemerintah terhadap sektor perkeretaapian. “Banyak karya bagi perkeretaapian, khususnya untuk penyelenggaraan prasarana rel, persinyalan, terowongan, jembatan kemudian jaringan listrik melawan KRL. Industri ini progresif pesat seiring perhatian pemerintah dalam sektor perkeretaapian,” tuturnya.

Kemudian, dengan dibentuknya Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) di tempat bawah Kementerian Perhubungan sebagai pembuat kebijakan yang mana diatur di UU 23/2007, pemerintah memperjelas peran kemudian fungsinya sebagai regulator yang menciptakan kebijakan dan juga pelaksana konstruksi prasarana. Edi menilai, pemerintah sebagai regulator telah melaksanakan fungsi layaknya wasit yang digunakan pengatur pertandingan agar semua pemain operator bermain dengan adil dan juga bersih selama ini dengan baik.

Regulator sebagai kuasa anggaran dari APBN untuk menentukan serta memberikan subsidi, juga merancang prasarana perkeretaapian juga telah terjadi melaksanakan fungsinya sesuai harapan. Dalam UU No 23/2007 juga diatur mengenai perawataan jalan, akibat prasarana jalan rel, persinyalan kemudian lainnya merupakan aset juga milik pemerintah yang mana kemudian diserahkan untuk operator untuk dirawat. Demikian pula dengan peran-peran lainnya seperti menyiapkan anggaran pemeliharaan jalan rel (infrastructure maintenance Operation/IMO).

“Dalam praktiknya pelaksanaan UU 23/2007 memang benar belum sepenuhnya sempurna dilaksanakan. Namun regulator sudah ada berhasil memulai pembangunan sebagian proyek perkeretaapian di dalam Jawa, Sumatera hingga Sulawesi Selatan, juga menyerahterimakan operasinya untuk badan perniagaan sebagai operator sebagaimana amanat undang-Undang tanpa menjelma juga sebagai pemain,” kata Edi.

Edi menilai pada waktu ini kinerja PT KAI berada pada masa terbaik sejak dirintis pada awal inovasi status Perumka menjadi Persero hingga era perubahan fundamental dalam bawah kepemimpinan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan. Menurut dia, PT KAI di kondisi yang digunakan siap untuk meningkatkan kemajuan dan juga pelayanan pada masyarakat. “Buktinya, berbagai warga negara asing yang mana menyaksikan pengelolaan kereta api dalam Indonesia bahkan mengalahkan layanan pada negaranya sendiri,” tegasnya.

Sebagai operator, lanjut dia, PT KAI juga sudah ada menjalankan fungsinya dengan baik untuk melayani warga dan juga negara dengan rekor mengangkut 421,7 jt penumpang lalu 63 jt ton barang sejauh ini. Kereta api juga berperan cukup signifikan pada menyokong kelancaran lalu lintas nasional dan juga menjadi solusi sistem logistik nasional yang dimaksud efisien. “PT KAI sudah ada mampu jadi contoh di pengelolaan juga layanan terbaik untuk moda angkutan lain di tempat Asia Tenggara. Jadi tak ada alasan untuk menghadirkan operator lain yang digunakan lebih tinggi sukses daripada PT KAI, juga tak ada alasan untuk perbaikan dari sisi manajerial,” tandasnya.

Menurut Edi, capaian-capaian positif ini menunjukkan keberhasilan pemisahan serta pembedaan yang tersebut jelas antara regulator juga operator, tanpa adanya campur tangan serta intervensi serta saling menjaga fungsi masing-masing. Namun, menurut dia, ada beberapa hal yang dimaksud bisa jadi disempurnakan dari UU No 23/2007, pada antaranya penegasan, pengaturan peran regulator di proyek pekerjaan sipil, sehingga tiada masuk ke wilayah operator. “Regulator cukup memberikan arahan, kebijakan juga evaluasi pada pengerjaan kemudian pemeiliharaan prasarana perkeretaapian,” ujarnya.