Siapa Ebrahim Rasool? Duta Besar Muslim Afrika Selatan yang mana Diusir Amerika Serikat sebab Membenci Trump dan juga Anti-Israel
WASHINGTON – Menteri Luar Negeri Negeri Paman Sam Marco Rubio mengungkapkan duta besar Afrika Selatan untuk Washington, Ebrahim Rasool, “tidak lagi diterima” di dalam Amerika Serikat.
Rubio, pada sebuah posting ke X, juga menuduh diplomat Ebrahim Rasool sebagai “politisi yang dimaksud menghasut tentang ras” yang digunakan membenci Presiden Negeri Paman Sam Donald Trump.
Dalam postingannya, Rubio menautkan ke sebuah artikel dari media konservatif Amerika Serikat Breitbart, yang mana mengomentari pernyataan Rasool pada hari hari terakhir pekan selama webinar lembaga pemikir Afrika Selatan.
Menurut Breitbart, Rasool mengungkapkan bahwa supremasi dermis putih memotivasi “rasa tak hormat” Trump terhadap “tatanan hegemonik ketika ini” di tempat dunia.
Siapa Ebrahim Rasool? Duta Besar Muslim Afrika Selatan yang digunakan Diusir Amerika Serikat akibat Membenci Trump lalu Anti-Israel
1. Afrika Selatan Kecewa dengan Pengusiran Rasool
Melansir DW, Kepresidenan Afrika Selatan menyampaikan langkah untuk mengusir Rasool sebagai langkah yang “disesalkan” dan juga mendesak semua pemangku kepentingan untuk menjaga kesopanan diplomatik.
“Kepresidenan mendesak semua pemangku kepentingan yang mana relevan serta terdampak untuk menjaga kesopanan diplomatik yang mana telah terjadi ditetapkan pada keterlibatan mereka dengan hambatan ini,” katanya pada sebuah pernyataan di dalam media sosial, seraya menambahkan bahwa negara itu masih berikrar pada hubungannya dengan Amerika.
2. Diplomat Berpengalaman yang tersebut Anti-Israel
Rasool adalah diplomat veteran yang digunakan sebelumnya menjabat sebagai duta besar negaranya untuk Negeri Paman Sam dari tahun 2010 hingga 2015 selama pemerintahan Obama.
Kembalinya Rasool ke Washington pada bulan Januari sudah ada menjadi kontroversi sebab advokasinya yang mana anti-Israel.
Baca Juga: Proposal Mesir untuk Daerah Gaza 2030 Persatukan Negara-negara Arab
3. Selalu Membela Rakyat Palestina
Seorang Muslim, Rasool telah dilakukan menjadi kritikus vokal Israel, mengatakan perlakuannya terhadap warga Palestina di dalam Kawasan Gaza sebagai “genosida” serta menuduhnya melakukan apartheid. Dia adalah pendukung terkemuka untuk tindakan hukum Afrika Selatan terhadap negara Israel di area Mahkamah Internasional.
Sebelum unggahan Rubio di tempat X, situs berita Semafor Africa sudah melaporkan bahwa Rasool “berjuang untuk mengamankan pertemuan penting di tempat Washington” dengan para pejabat di area Departemen Luar Negeri dan juga tokoh-tokoh penting Partai Republik.
4. Pernah Jadi Korban Sistem Apartheid di area Afrika Selatan
Sebagai korban sistem apartheid Afrika Selatan, Rasool menjadi juru kampanye anti-apartheid yang tersebut aktif, menjalani hukuman dalam penjara juga mengidentifikasi dirinya sebagai kawan presiden pertama pasca-apartheid negara itu, Nelson Mandela.
Dia kemudian menjadi politisi di tempat partai urusan politik Kongres Nasional Afrika milik Mandela.
5. Memicu Ketegangan Negeri Paman Sam dan juga Afrika Selatan
Apa permasalahan pemerintahan Trump dengan Afrika Selatan? Pengusiran duta besar, sebuah langkah yang sangat tidaklah biasa oleh Amerika Serikat, adalah perkembangan terbaru pada meningkatnya ketegangan antara pemerintahan Trump serta Afrika Selatan.
Pada bulan Februari, Trump membekukan bantuan Amerika Serikat ke Afrika Selatan dengan mengutip sebuah undang-undang di dalam negara itu yang digunakan menurutnya memungkinkan tanah dirampas dari petani lapisan kulit putih. Presiden Negeri Paman Sam menuduh Afrika Selatan berusaha mencapai petani epidermis putih minoritas dengan undang-undang baru yang tersebut memungkinkan pemerintah untuk merampas tanah pribadi.
Miliarder kelahiran Afrika Selatan Elon Musk, salah satu pendukung terbesar Trump, secara terbuka menuduh pemerintah Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa memiliki “undang-undang kepemilikan rasis.”
Pemerintah Afrika Selatan telah lama membantah undang-undang barunya terkait dengan ras juga menyatakan klaim Trump penuh dengan misinformasi kemudian distorsi yang tersebut disebarkan oleh kaum nasionalis lapisan kulit putih.
Hampir semua negara di dalam seluruh dunia, termasuk Amerika Serikat, miliki undang-undang perampasan mirip yang digunakan memungkinkan pemerintah untuk memperoleh tanah untuk keinginan publik, termasuk jalan, sekolah, serta infrastruktur umum lainnya.